08-11-2026
WIB
Ardymulya Iswardani
27-10-2026
15:00:43 WIBSURAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyiapkan penataan menyeluruh terhadap pengelolaan parkir di Kota Solo. Langkah ini mencakup penertiban juru parkir (jukir) liar, penyesuaian jumlah petugas sesuai kebutuhan, penindakan terhadap pungutan di luar ketentuan, serta pengumuman pihak yang memperoleh hak pengelolaan parkir pada 2027. Pemkot juga menyiapkan program alih profesi bagi pekerja yang terdampak pengurangan jumlah petugas.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa penataan parkir tidak cukup dilakukan melalui pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus disertai pembenahan sistem pengelolaan. Setiap petugas perlu bekerja di bawah tanggung jawab pengelola resmi agar pelayanan kepada masyarakat lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Respati dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi perparkiran di Mapolresta Surakarta, Selasa (27 Oktober 2026). Ia meminta para pengelola meningkatkan pengawasan terhadap petugas di lapangan serta memastikan operasional parkir berjalan sesuai aturan.
Respati menyoroti dugaan praktik penarikan uang parkir oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, termasuk pada titik parkir resmi yang tidak lagi dijaga pengelola pada malam hari.
“Ada titik pengelolaan parkir yang resmi, tetapi setelah waktunya selesai dan malam hari kosong, tiba-tiba ada siluman menggunakan seragam dan menarik parkir. Ini tentu tidak bisa kita biarkan terus-menerus,” tegasnya.
Menurut Respati, pengelola harus memastikan petugas yang bekerja di setiap lokasi terdaftar dan berada dalam pengawasannya. Jumlah petugas juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan titik parkir agar pengendalian operasional lebih efektif dan tidak terjadi penumpukan tenaga kerja.
Untuk mendukung penertiban, Pemkot Surakarta akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Masyarakat juga diminta melaporkan dugaan pungutan di luar tarif resmi maupun tindakan petugas yang memaksa pengguna kendaraan membayar uang parkir.
“Kalau ada jukir yang bandel, berani melawan masyarakat, atau meminta lebih dari ketentuan, segera laporkan. Akan kita tindak tegas karena ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi,” ujarnya.
Laporan masyarakat diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Pemeriksaan tetap diperlukan agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan.
Selain menertibkan jukir liar, Pemkot Surakarta menyoroti praktik penarikan tarif yang tidak sesuai aturan, penggunaan karcis tidak resmi, serta pungutan tanpa mekanisme yang sah.
Respati mengingatkan bahwa tarif parkir dan pembagian pendapatan antara pemerintah dengan pengelola harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengelola diminta memastikan petugas memahami prosedur penarikan tarif, penggunaan karcis, dan mekanisme penyetoran pendapatan.
Penataan administrasi menjadi bagian penting dalam pembenahan parkir karena berkaitan dengan transparansi transaksi, perlindungan pengguna jasa, dan pengawasan pendapatan daerah. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif resmi serta saluran pengaduan jika menemukan dugaan pelanggaran.
Pemerintah berharap penegakan aturan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus melindungi petugas resmi yang bekerja sesuai prosedur.
Penataan parkir juga mencakup rencana penyesuaian jumlah juru parkir berdasarkan kebutuhan setiap lokasi. Namun, Pemkot Surakarta menyadari bahwa pengurangan petugas dapat berdampak terhadap penghasilan pekerja yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor parkir.
Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif melalui program alih profesi dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Solo Technopark. Pilihan yang disampaikan meliputi pelatihan mengemudi serta peluang bekerja sebagai petugas kebersihan atau tenaga keamanan, sesuai kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.
“Untuk mengurangi jukir, kita juga membutuhkan solusi. Salah satunya melalui pelatihan menjadi pengemudi, petugas kebersihan, maupun tenaga keamanan. Secara bertahap kita kurangi karena jumlahnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Respati.
Ia meminta para pengelola mendata petugas yang berminat mengikuti program tersebut. Data ini dapat menjadi dasar pemetaan kebutuhan pelatihan dan peluang penempatan kerja sesuai minat serta kemampuan pekerja.
Melalui program alih profesi, penataan parkir diharapkan tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian pekerja. Informasi mengenai persyaratan, tahapan pelatihan, dan peluang kerja perlu disampaikan dengan jelas agar pekerja dapat mempersiapkan diri.
Respati juga menyinggung ketentuan parkir di sejumlah fasilitas pelayanan publik. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa lokasi seperti ATM, minimarket, dan rumah ibadah harus menerapkan parkir gratis sebagaimana ditegaskan dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, titik parkir komersial akan ditata melalui mekanisme pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi mengenai lokasi parkir gratis dan lokasi yang menerapkan tarif resmi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan terhindar dari pungutan yang tidak semestinya.
Pengelola juga diminta memastikan petugas memahami ketentuan di setiap lokasi. Dengan demikian, penataan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pemahaman antara petugas dan pengguna kendaraan serta memudahkan pengawasan di lapangan.
Untuk memperkuat transparansi, Pemkot Surakarta berencana mengumumkan titik pengelolaan parkir beserta pihak yang memperoleh hak pengelolaan pada 2027.
Keterbukaan informasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di suatu lokasi. Dengan informasi yang jelas, pengaduan mengenai dugaan pelanggaran dapat disampaikan secara lebih terarah.
Pengumuman pengelola resmi juga diharapkan memperjelas batas kewenangan, tanggung jawab operasional, serta mekanisme pengawasan. Pengelola wajib mematuhi ketentuan mengenai lokasi parkir, jumlah petugas, tarif, dan pembagian pendapatan yang telah ditetapkan.
Pemkot Surakarta berharap penataan tersebut dapat mendukung pengelolaan parkir yang lebih transparan dan profesional, sekaligus memperkuat kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah.
Respati menempatkan penataan parkir sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan Kota Solo sebagai kota budaya, pariwisata, dan olahraga. Pelayanan parkir yang tertib dinilai turut memengaruhi pengalaman masyarakat dan wisatawan saat beraktivitas di kota tersebut.
Menurutnya, persoalan parkir bukan hanya berkaitan dengan tarif dan jumlah petugas, tetapi juga menyangkut kenyamanan pengguna jalan, kepastian biaya, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di ruang publik.
Ia mengingatkan bahwa ketidaknyamanan wisatawan berpotensi berdampak pada pelaku usaha dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas ekonomi kota. Karena itu, pemerintah, pengelola, dan petugas perlu bekerja sama menjaga kualitas pelayanan parkir.
“Tidak ada yang paling menang, tidak ada yang paling kalah. Kabeh podo. Ada aturan bermain yang sudah jelas,” ujarnya.
Respati menegaskan bahwa penataan parkir bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan pemerintah dengan pengelola atau pekerja. Seluruh pihak diharapkan mengikuti aturan, sementara pemerintah menjalankan pengawasan dan menyiapkan alternatif bagi pekerja yang terdampak.
Melalui pembenahan sistem, penegakan aturan, keterbukaan informasi, dan program alih profesi, Pemkot Surakarta berharap pengelolaan parkir menjadi lebih tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman, pengelola memiliki tanggung jawab yang jelas, dan petugas dapat bekerja sesuai ketentuan.